Bali, 19 November 2026 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama regulator asuransi dari negara-negara ASEAN menyepakati empat prioritas strategis untuk memperkuat pengawasan dan pengembangan industri perasuransian kawasan pada 2027. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil utama penyelenggaraan ASEAN Insurance Regulators’ Meeting (AIRM) ke-29 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali. Pertemuan ini juga dirangkaikan dengan ASEAN Insurance Council (AIC) Meeting ke-52 yang mempertemukan regulator dan pelaku industri asuransi dari berbagai negara. Empat prioritas yang disepakati meliputi penguatan pengawasan asuransi, peningkatan inklusi dan dialog dengan industri, pengembangan asuransi berkelanjutan, serta penguatan literasi asuransi, takaful, dan keuangan. Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi dasar kerja sama regional dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, perkembangan teknologi, dan meningkatnya risiko lintas negara. Melalui forum ini, negara-negara ASEAN berupaya membangun ekosistem asuransi yang lebih tangguh, inklusif, dan mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menegaskan bahwa kerja sama antara regulator dan pelaku industri menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan sektor perasuransian yang semakin kompleks. Menurutnya, perkembangan risiko ekonomi, perubahan iklim, dan transformasi digital membutuhkan pendekatan pengawasan yang lebih terintegrasi. Penguatan koordinasi antarnegara juga diperlukan karena aktivitas industri asuransi semakin melibatkan transaksi serta pengelolaan risiko lintas batas. Melalui AIRM 2026, regulator memiliki kesempatan untuk bertukar pengalaman mengenai kebijakan pengawasan dan praktik terbaik yang telah diterapkan di masing-masing negara. Pertukaran pengetahuan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas regulasi sekaligus memperkuat daya saing industri asuransi ASEAN. Ogi juga menekankan bahwa pengembangan industri harus berjalan seiring dengan peningkatan perlindungan konsumen dan penguatan kepercayaan masyarakat.
Prioritas pertama dalam kesepakatan AIRM 2026 adalah memperkuat sistem pengawasan asuransi melalui peningkatan kapasitas regulator dan penyelarasan kebijakan antarnegara. Salah satu langkah yang disepakati adalah harmonisasi metodologi penghitungan penetrasi dan densitas asuransi di kawasan ASEAN. Penyelarasan tersebut bertujuan menghasilkan data industri yang lebih konsisten sehingga perkembangan sektor perasuransian setiap negara dapat dibandingkan secara lebih akurat. Selain itu, regulator juga memperkuat koordinasi untuk mengawasi praktik pemasaran dan distribusi produk asuransi lintas negara yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pengawasan terhadap aktivitas tersebut diperlukan untuk mencegah pelanggaran, menjaga integritas pasar, dan melindungi kepentingan pemegang polis. Melalui pendekatan yang lebih terkoordinasi, regulator diharapkan mampu mengidentifikasi risiko lebih awal serta meningkatkan efektivitas penanganan permasalahan industri.
Prioritas kedua berkaitan dengan peningkatan inklusi asuransi dan penguatan dialog antara regulator dengan pelaku industri. Negara-negara ASEAN menyadari bahwa masih terdapat kesenjangan perlindungan asuransi yang menyebabkan sebagian masyarakat harus menanggung sendiri kerugian akibat bencana, kecelakaan, maupun risiko kesehatan. Kondisi tersebut menjadi tantangan karena kebutuhan perlindungan keuangan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan perubahan karakteristik risiko masyarakat. Melalui kerja sama regional, regulator dan perusahaan asuransi didorong mengembangkan produk yang lebih mudah diakses, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Forum AIRM juga membahas penguatan program perlindungan pemegang polis dengan mempelajari pengalaman sejumlah negara, termasuk Singapura, Vietnam, dan Indonesia. Pertukaran pengalaman tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas perlindungan konsumen sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan asuransi.
Prioritas ketiga menitikberatkan pada pengembangan asuransi berkelanjutan untuk menghadapi dampak perubahan iklim dan meningkatnya risiko bencana alam. Negara-negara ASEAN memiliki kerentanan terhadap berbagai bencana, seperti banjir, gempa bumi, badai, dan kejadian cuaca ekstrem yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi besar. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pembiayaan risiko bencana menjadi salah satu agenda penting dalam kerja sama industri perasuransian kawasan. Pembahasan juga mencakup pengembangan asuransi pertanian, pertukaran data risiko bencana, serta penerapan taksonomi keuangan berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan membantu perusahaan asuransi meningkatkan kemampuan mengidentifikasi dan mengelola risiko jangka panjang. Selain memberikan perlindungan finansial, pengembangan asuransi berkelanjutan juga diarahkan untuk mendukung ketahanan ekonomi masyarakat dan dunia usaha dalam menghadapi perubahan lingkungan.
Prioritas keempat adalah memperkuat literasi asuransi, takaful atau asuransi syariah, serta literasi keuangan di seluruh kawasan ASEAN. Peningkatan pemahaman masyarakat dinilai penting karena masih banyak individu yang belum mengetahui manfaat, ketentuan, dan risiko dari produk perlindungan keuangan. Melalui penguatan edukasi, masyarakat diharapkan mampu memilih produk asuransi sesuai kebutuhan serta memahami hak dan kewajiban sebagai pemegang polis. Dalam pertemuan tersebut, regulator dan pelaku industri juga membahas pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan asuransi. Namun, penerapan teknologi harus disertai penguatan keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan tata kelola yang bertanggung jawab. Pengembangan asuransi syariah, layanan kesehatan, reasuransi, serta asuransi perjalanan antarnegara ASEAN turut menjadi bagian dari agenda kerja sama untuk memperluas pilihan perlindungan masyarakat.
Rangkaian AIRM ke-29 dan AIC Meeting ke-52 yang berlangsung pada 16–19 November 2026 di Bali diikuti lebih dari 200 peserta dari 11 negara ASEAN, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor-Leste. Kehadiran regulator, perusahaan asuransi, asosiasi industri, serta lembaga mitra memperlihatkan besarnya perhatian terhadap penguatan sektor perasuransian regional. Sebagai tuan rumah sekaligus pemimpin AIRM 2026, OJK mendorong agar hasil pertemuan dapat diterjemahkan menjadi langkah kerja sama yang konkret sepanjang 2027. Empat prioritas strategis tersebut juga sejalan dengan arah penguatan integrasi dan ketahanan sektor keuangan dalam ASEAN Finance Sectoral Plan 2026–2030. Implementasi kesepakatan akan membutuhkan koordinasi berkelanjutan, peningkatan kualitas data, serta keterlibatan aktif regulator dan pelaku industri di masing-masing negara. Melalui kerja sama tersebut, industri asuransi ASEAN diharapkan semakin mampu menghadapi risiko global, memperluas jangkauan perlindungan, dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan.