Jakarta, 10 September 2026 – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kebakaran hutan dan lahan dengan luas terdampak mencapai sekitar 421 hektare yang tersebar di enam provinsi telah berhasil dipadamkan. Penanganan dilakukan melalui operasi darat dan dukungan berbagai unsur setelah titik-titik kebakaran teridentifikasi di sejumlah wilayah rawan. Meski api telah berhasil dikendalikan, pemantauan tetap dilakukan untuk mengantisipasi munculnya titik panas maupun kebakaran ulang. Kondisi lahan yang kering membuat bara di bawah permukaan masih dapat menjadi ancaman apabila tidak dipastikan benar-benar padam. Karena itu, proses pendinginan menjadi bagian penting setelah pemadaman utama selesai dilakukan.
Enam provinsi yang tercatat mengalami kejadian karhutla tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Wilayah-wilayah itu selama ini termasuk kawasan yang mendapatkan perhatian dalam pengendalian karhutla, terutama ketika memasuki periode dengan curah hujan rendah. Sebagian mempunyai kawasan gambut yang membutuhkan penanganan khusus karena api dapat bertahan di lapisan bawah tanah. Kebakaran pada lahan gambut juga berpotensi menghasilkan asap dalam jumlah besar dan sulit dipadamkan hanya melalui penyiraman permukaan. Kondisi tersebut membuat operasi harus dilakukan sampai petugas memastikan tidak ada bara tersisa.
BNPB menyatakan pemadaman melibatkan tim gabungan dari berbagai instansi di tingkat pusat maupun daerah. Personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, pemadam kebakaran, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat turut bergerak di lapangan. Tim darat melakukan penyekatan agar api tidak menjalar ke wilayah yang lebih luas sebelum melaksanakan penyiraman dan pendinginan. Sumber air terdekat dimanfaatkan untuk mendukung operasi, sementara peralatan pompa dan selang dikerahkan sesuai kondisi medan. Koordinasi antarpersonel menjadi penting karena sebagian lokasi kebakaran berada jauh dari akses jalan utama.
Kebakaran yang telah dipadamkan mempunyai luas berbeda pada setiap daerah sehingga pola penanganannya juga disesuaikan. Tim di lapangan terlebih dahulu memetakan perimeter kebakaran untuk menentukan sektor yang harus menjadi prioritas. Area yang berdekatan dengan permukiman, perkebunan, fasilitas umum maupun kawasan bernilai ekologis tinggi mendapatkan perhatian lebih besar. Petugas juga harus mempertimbangkan arah angin karena perubahan angin dapat mempercepat penjalaran api menuju area yang sebelumnya aman. Pemadaman karena itu tidak hanya berfokus pada titik api yang terlihat, tetapi juga mencegah terbentuknya jalur penyebaran baru.
Setelah api dinyatakan padam, petugas melakukan proses mopping up atau pendinginan untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Tahapan ini sangat penting terutama pada lahan gambut yang memungkinkan bara tetap menyala beberapa sentimeter hingga meter di bawah permukaan. Apabila hanya bagian atas yang disiram, panas yang tersimpan dapat kembali memunculkan api ketika kondisi lingkungan mendukung. Petugas biasanya melakukan pemeriksaan berulang terhadap suhu tanah, kepulan asap dan bagian lahan yang masih terasa panas. Penyiraman kemudian diteruskan hingga potensi kebakaran ulang dinilai semakin kecil.
Pemantauan titik panas melalui teknologi satelit juga tetap dilakukan meskipun operasi pemadaman telah menunjukkan hasil. Data tersebut membantu pemerintah mengetahui perubahan kondisi di wilayah yang luas dan sulit dijangkau petugas secara langsung. Titik dengan tingkat kepercayaan tertentu kemudian diverifikasi di lapangan untuk memastikan apakah benar terdapat kebakaran. Informasi dari masyarakat dan pemerintah desa juga menjadi bagian penting dalam sistem deteksi dini. Semakin cepat titik api diketahui, semakin besar peluang pemadaman dilakukan sebelum kebakaran berkembang menjadi kejadian berskala besar.
BNPB mengingatkan bahwa keberhasilan memadamkan 421 hektare lahan bukan alasan untuk mengurangi kesiapsiagaan. Risiko karhutla masih dapat meningkat apabila cuaca kering berlangsung cukup lama dan aktivitas manusia tidak terkendali. Sebagian besar kejadian kebakaran lahan membutuhkan respons cepat karena api dapat menyebar dengan cepat ketika vegetasi mengering. Pemerintah daerah diminta memastikan personel, peralatan, sumber air dan jalur komunikasi tetap siap digunakan sewaktu-waktu. Patroli juga perlu diperkuat pada daerah yang mempunyai riwayat kebakaran berulang.
Pencegahan menjadi bagian yang tidak kalah penting dibandingkan operasi pemadaman. Masyarakat diminta tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar karena api dapat keluar dari area yang direncanakan dan menjalar ke kawasan lain. Pembakaran sampah di sekitar vegetasi kering juga perlu dihindari, terutama ketika angin bertiup kencang. Pemerintah daerah dapat memperkuat sosialisasi hingga tingkat desa untuk memastikan masyarakat memahami risiko dan konsekuensi karhutla. Pelaporan cepat ketika melihat asap atau titik api juga dapat membantu petugas melakukan penanganan sejak tahap awal.
Ancaman karhutla mempunyai dampak yang jauh lebih luas dibandingkan kerusakan lahan yang terbakar. Asap dari kebakaran dapat menurunkan kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia serta masyarakat dengan penyakit pernapasan. Jarak pandang juga dapat menurun apabila konsentrasi asap meningkat sehingga berpotensi mengganggu transportasi darat maupun penerbangan. Selain itu, kebakaran dapat merusak habitat satwa dan melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar. Dampak tersebut membuat pengendalian karhutla menjadi persoalan lingkungan, kesehatan sekaligus ekonomi.
Pemerintah pusat sebelumnya telah meningkatkan perhatian terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan setelah kejadian karhutla muncul di berbagai wilayah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat tidak hanya melakukan pemadaman, tetapi juga menindak pihak yang terbukti sengaja melakukan pembakaran. Kepolisian telah menangani ratusan laporan terkait karhutla dan menetapkan 138 orang sebagai tersangka dalam berbagai kasus. Selain pelaku perorangan, sejumlah korporasi juga berada dalam proses penanganan dan pendalaman. Penegakan hukum tersebut diharapkan memberikan efek pencegahan terhadap praktik pembakaran lahan.
Upaya penanganan dari udara juga disiapkan apabila kondisi lapangan membutuhkan dukungan tambahan. Operasi water bombing dapat digunakan untuk menjangkau titik kebakaran yang sulit dicapai tim darat, sedangkan operasi modifikasi cuaca dapat dipertimbangkan untuk membantu meningkatkan peluang hujan pada wilayah tertentu. Namun, operasi udara tetap harus disertai tim darat karena pemadaman dari atas belum tentu mampu menghilangkan bara yang berada di bawah permukaan. Kombinasi berbagai metode menjadi penting terutama ketika kebakaran terjadi di kawasan gambut atau wilayah dengan akses terbatas.
Koordinasi antara BNPB, pemerintah daerah dan kementerian maupun lembaga terkait juga diarahkan untuk memastikan penanganan berlangsung sejak tahap pencegahan. Pemerintah tidak ingin menunggu luas kebakaran berkembang sebelum mengerahkan sumber daya. Pemetaan daerah rawan, pembangunan serta pemeliharaan sumber air, patroli terpadu dan kesiapan peralatan menjadi bagian dari strategi tersebut. Informasi cuaca dan tingkat kekeringan juga digunakan sebagai dasar untuk menentukan peningkatan status kesiapsiagaan. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi luas lahan yang terbakar sekaligus menekan biaya penanganan.
Berhasil dipadamkannya karhutla seluas sekitar 421 hektare di enam provinsi menjadi perkembangan positif dalam operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Namun, BNPB menegaskan pekerjaan belum berhenti setelah api tidak lagi terlihat karena pendinginan dan pemantauan harus terus dilakukan. Pemerintah daerah bersama seluruh unsur di lapangan diminta mempertahankan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan munculnya titik baru maupun kebakaran ulang. Masyarakat juga mempunyai peranan penting dengan menghindari aktivitas pembakaran dan segera melaporkan apabila menemukan tanda kebakaran. Dengan deteksi dini, respons cepat dan pengawasan berkelanjutan, risiko karhutla berkembang menjadi bencana yang lebih luas diharapkan dapat ditekan.