Jakarta, 9 November 2026 – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan alasan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 belum dicairkan kepada para pekerja. Menurutnya, pemerintah masih menyelesaikan proses finalisasi dan verifikasi data calon penerima bantuan yang ditargetkan menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja. Proses tersebut menjadi tahapan penting sebelum dana disalurkan agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi persyaratan. Yassierli menyampaikan bahwa pembahasan saat ini masih berlangsung di Kementerian Keuangan. Setelah tahapan tersebut selesai, Kementerian Ketenagakerjaan akan kembali memeriksa data calon penerima sebelum menetapkan daftar akhir penerima bantuan. ANTARA News+1
Yassierli mengungkapkan bahwa data penerima BSU yang tersedia saat ini belum dapat dianggap sebagai data final. Pemerintah masih harus memastikan kesesuaian informasi pekerja dengan ketentuan program yang telah ditetapkan. Dalam proses tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan akan melakukan validasi dan verifikasi ulang terhadap data yang diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini dilakukan untuk menghindari kesalahan penetapan penerima maupun kemungkinan adanya data yang tidak sesuai. Karena proses pemeriksaan belum selesai, pemerintah belum mengumumkan tanggal pasti pencairan bantuan kepada masyarakat.
Program BSU 2026 dirancang untuk memberikan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan kepada pekerja yang memenuhi persyaratan. Dana tersebut tidak diberikan setiap bulan, melainkan dibayarkan sekaligus dengan total Rp900.000 kepada masing-masing penerima. Berdasarkan ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan, penyaluran bantuan dijadwalkan berlangsung selama November hingga Desember 2026. Mekanisme pencairan akan melibatkan bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara serta PT Pos Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran secara mandiri karena penetapan penerima menggunakan data kepesertaan yang telah tersedia.
Ketentuan penerima BSU telah diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 beserta petunjuk teknis pelaksanaannya. Pekerja yang berhak menerima bantuan harus berstatus warga negara Indonesia dan memiliki Nomor Induk Kependudukan yang sah. Selain itu, calon penerima wajib tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026. Batas penghasilan ditetapkan paling banyak Rp3,5 juta per bulan, dengan penyesuaian berdasarkan upah minimum yang berlaku di wilayah tertentu. Pekerja yang berstatus sebagai aparatur sipil negara, anggota TNI, maupun anggota Polri tidak termasuk kelompok penerima program tersebut.
Kementerian Ketenagakerjaan juga memberikan perhatian terhadap ketepatan data penghasilan pekerja yang dilaporkan oleh perusahaan. Informasi mengenai besaran upah menjadi salah satu dasar utama dalam menentukan kelayakan seseorang menerima bantuan. Penghitungan upah mengacu pada gaji pokok dan tunjangan tetap yang tercatat dalam data BPJS Ketenagakerjaan. Untuk wilayah dengan upah minimum kabupaten atau kota lebih tinggi dari Rp3,5 juta, batas penghasilan mengikuti ketentuan penyesuaian yang berlaku. Pemerintah juga memprioritaskan pekerja yang tidak sedang menerima bantuan Program Keluarga Harapan pada periode yang ditentukan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa ketepatan sasaran menjadi perhatian utama pemerintah. Program BSU diharapkan membantu menjaga daya beli sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi pekerja pada kuartal terakhir 2026. Karena itu, perusahaan diminta memastikan informasi kepesertaan dan penghasilan karyawannya telah dilaporkan secara akurat. Ketidaksesuaian data berpotensi memengaruhi hasil verifikasi calon penerima bantuan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi pencairan yang belum diumumkan melalui saluran resmi.
Bagi pekerja yang hingga kini belum menerima BSU Rp900.000, pemerintah meminta agar tetap menunggu penyelesaian proses finalisasi dan verifikasi. Belum masuknya dana ke rekening tidak otomatis berarti pekerja dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyaluran memang belum memasuki tahap akhir. Masyarakat dapat memantau perkembangan program melalui laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan dan memastikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tetap sesuai. Hingga Senin, 9 November 2026, Menaker Yassierli belum memberikan tanggal pasti dimulainya pencairan bantuan. Pemerintah menargetkan proses penyaluran berlangsung sesuai jadwal November hingga Desember 2026 setelah seluruh tahapan administrasi dan pemeriksaan data diselesaikan.