Jakarta, 16 September 2026 – Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan memunculkan berbagai analisis mengenai faktor yang melatarbelakangi keputusan Presiden Prabowo Subianto. Ekonom senior Ichsanuddin Noorsy menilai situasi yang dihadapi Purbaya tidak hanya berkaitan dengan kebijakan ekonomi, tetapi juga dinamika internal organisasi, resistensi terhadap perubahan, serta tekanan fiskal yang semakin kompleks. Noorsy menekankan pandangannya merupakan analisis terhadap kondisi yang dihadapi Purbaya, bukan penjelasan resmi pemerintah mengenai alasan pergantian menteri. Pemerintah sendiri tidak mengumumkan alasan terperinci ketika Purbaya digantikan oleh Suahasil Nazara. Sejumlah laporan lain menyebut adanya perselisihan internal di Kementerian Keuangan sebagai salah satu konteks menjelang pergantian tersebut.
Purbaya diberhentikan dari jabatan Menteri Keuangan pada Senin, 14 September 2026. Posisi tersebut kemudian diberikan kepada Suahasil Nazara yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan. Pergantian berlangsung setelah Purbaya sekitar satu tahun memimpin kementerian sejak menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada September 2025. Purbaya sendiri kemudian mengatakan dirinya memang kecewa terhadap keputusan tersebut, tetapi mengakui sebelumnya telah memperkirakan kemungkinan pergantian karena terdapat perbedaan dengan sejumlah pejabat lain. Ia mengatakan tidak mempunyai perbedaan kebijakan dengan Presiden Prabowo.
Menurut Noorsy, salah satu persoalan yang patut diperhatikan adalah resistensi terhadap perubahan di dalam organisasi. Ia menjelaskan bahwa penolakan merupakan hal yang lazim ketika seorang pemimpin melakukan perubahan dalam institusi besar. Pemimpin karena itu perlu memahami kultur, karakter, dan hubungan antarkelompok di organisasi yang dipimpinnya. Dalam pandangan Noorsy, dinamika semacam itu juga dapat berkembang menjadi intrik internal. Pernyataan tersebut disampaikannya ketika menjadi narasumber dalam sebuah podcast pada Selasa, 15 September 2026.
Analisis mengenai dinamika internal tersebut mendapat konteks tambahan dari laporan mengenai perselisihan di Kementerian Keuangan. Tiga sumber pemerintah yang dikutip Reuters menyebut Purbaya berselisih dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama terkait perombakan ratusan pejabat, terutama di lingkungan direktorat pajak serta bea dan cukai. Djaka dan pejabat pajak Bimo Wijayanto disebut keberatan karena merasa tidak cukup dilibatkan dalam proses tersebut. Menurut sumber-sumber itu, persoalan tersebut kemudian dibawa kepada Presiden Prabowo. Namun, laporan berdasarkan sumber anonim tersebut tetap berbeda dari penjelasan resmi pemerintah mengenai alasan pencopotan Purbaya.
Noorsy juga melihat adanya sejumlah persoalan eksternal dan strategis yang membebani Menteri Keuangan. Ia menyinggung pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung serta isu mengenai tawaran utang dari Dana Moneter Internasional yang disebut ditolak. Selain itu, terdapat tantangan berupa pelemahan nilai tukar, tingkat suku bunga, biaya impor, dan belanja teknologi. Tekanan pembayaran pokok serta bunga utang dan peningkatan subsidi BBM juga disebut mempersempit ruang fiskal pemerintah. Menurut analisisnya, berbagai persoalan tersebut membuat pekerjaan Menteri Keuangan berada dalam situasi yang kompleks.
Kondisi fiskal memang menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian menjelang pergantian Menteri Keuangan. Masa jabatan Purbaya berlangsung ketika defisit anggaran melebar dan pasar menghadapi kekhawatiran mengenai arah kebijakan fiskal Indonesia. Rupiah juga mengalami tekanan besar di tengah arus modal keluar, risiko global, dan kekhawatiran investor terhadap kebijakan domestik. Lembaga pemeringkat Fitch dan Moody’s sebelumnya turut menurunkan outlook Indonesia menjadi negatif. Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi selama periode Purbaya mencapai laju tercepat dalam sekitar tiga tahun. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya kombinasi antara pertumbuhan yang relatif kuat dan meningkatnya kekhawatiran terhadap kredibilitas fiskal.
Gaya Purbaya dalam menyampaikan kebijakan juga menjadi bagian yang disoroti Noorsy. Selama menjabat, Purbaya dikenal sering memberikan pernyataan secara langsung dan terbuka mengenai persoalan ekonomi maupun kebijakan pemerintah. Sebagian pihak menggambarkan pendekatan tersebut sebagai gaya komunikasi seorang “koboi”. Noorsy mempunyai interpretasi berbeda dan melihat karakter tersebut sebagai bentuk komunikasi yang lugas atau straightforward. Dengan kata lain, menurut Noorsy, gaya tersebut lebih mencerminkan kebiasaan Purbaya menyampaikan pandangannya secara langsung daripada karakter yang sengaja mencari konfrontasi.
Purbaya selama menjabat juga mengambil sejumlah kebijakan yang berbeda dari pendekatan konvensional. Pemerintah antara lain melakukan penempatan likuiditas dalam jumlah besar ke perbankan untuk mendorong penyaluran kredit dan aktivitas ekonomi. Purbaya juga beberapa kali menyampaikan pandangan kritis terhadap kebijakan moneter serta menekankan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pendekatan tersebut membuat dirinya memperoleh perhatian besar dari pasar dan pelaku ekonomi. Namun, kebijakan fiskal yang lebih ekspansif juga memunculkan kekhawatiran mengenai kemampuan pemerintah menjaga disiplin anggaran.
Pergantian menuju Suahasil kemudian dibaca pasar sebagai kemungkinan perubahan pendekatan pengelolaan fiskal. Suahasil mempunyai pengalaman panjang dalam kebijakan fiskal dan telah menjadi Wakil Menteri Keuangan sejak 2019. Setelah ditunjuk menggantikan Purbaya, ia menegaskan komitmen menjaga kesehatan APBN serta mempertahankan defisit dalam batas maksimal 3 persen terhadap produk domestik bruto sesuai ketentuan. Sejumlah analis memandang penunjukannya dapat membantu memberikan kepastian lebih besar terhadap arah kebijakan fiskal. Namun, keberhasilan kebijakan tetap bergantung pada pelaksanaan anggaran dan dukungan terhadap berbagai program pemerintah.
Purbaya sendiri tidak secara terperinci menjelaskan siapa pejabat yang mempunyai perbedaan pandangan dengannya. Seusai pencopotan, ia mengatakan terdapat perbedaan dengan sejumlah pejabat meskipun dirinya merasa kebijakannya tetap sejalan dengan Presiden Prabowo. Pernyataan tersebut memberikan konteks terhadap analisis mengenai adanya persoalan internal, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa satu konflik tertentu menjadi alasan tunggal pencopotannya. Karena keputusan pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan kewenangan presiden, alasan resmi tetap bergantung pada keterangan pemerintah. Hingga pergantian dilakukan, tidak terdapat penjelasan publik terperinci dari Presiden mengenai satu faktor khusus yang menyebabkan Purbaya diberhentikan.
Situasi tersebut membuat berbagai penjelasan mengenai pencopotan Purbaya perlu dibedakan berdasarkan sumbernya. Pandangan Noorsy merupakan analisis mengenai resistensi organisasi, tekanan kebijakan, dan kondisi fiskal yang dihadapi Purbaya. Laporan mengenai perselisihan dengan pejabat pajak dan bea cukai berasal dari sumber pemerintah yang tidak disebutkan namanya. Sementara itu, Purbaya sendiri mengakui adanya perbedaan dengan sejumlah pejabat tanpa menguraikannya secara lengkap. Ketiga informasi tersebut memberikan konteks terhadap pergantian Menteri Keuangan, tetapi belum menjadi pernyataan resmi Presiden mengenai alasan keputusan tersebut.
Noorsy pada akhirnya melihat pencopotan Purbaya melalui konteks yang lebih luas daripada sekadar satu kebijakan ekonomi. Menurut analisisnya, seorang Menteri Keuangan harus menghadapi kultur organisasi, resistensi internal, tekanan nilai tukar dan suku bunga, kebutuhan pembayaran utang, subsidi, hingga ruang fiskal yang semakin terbatas. Faktor-faktor tersebut dapat menciptakan tekanan besar dalam menjalankan perubahan kebijakan. Pada saat bersamaan, laporan mengenai konflik internal memberikan dimensi lain terhadap pergantian yang berlangsung secara mendadak. Meski demikian, faktor yang secara resmi menjadi dasar keputusan Presiden Prabowo untuk mengganti Purbaya dengan Suahasil Nazara belum dijelaskan secara terperinci kepada publik. Karena itu, berbagai faktor yang dikemukakan Noorsy tetap merupakan analisis terhadap situasi yang berkembang, bukan kesimpulan resmi mengenai penyebab pencopotan Purbaya.