Jakarta, 15 September 2026 – Menteri Dalam Negeri membuka peluang adanya pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan sound horeg menyusul kekhawatiran terhadap dampaknya bagi kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Sistem pengeras suara dengan tingkat kebisingan sangat tinggi tersebut semakin populer dalam berbagai kegiatan hiburan dan perayaan di sejumlah daerah. Namun, penggunaan dengan volume berlebihan dinilai dapat menimbulkan persoalan ketika suara menjangkau permukiman, fasilitas umum, maupun kelompok masyarakat yang membutuhkan kondisi lingkungan lebih tenang. Pemerintah melihat fenomena tersebut perlu dikelola secara proporsional agar kegiatan masyarakat tetap dapat berlangsung tanpa mengabaikan keselamatan. Pengaturan tidak semata-mata diarahkan untuk melarang aktivitas hiburan, melainkan memastikan penggunaannya memiliki batas yang jelas. Pemerintah daerah berpotensi memiliki peran penting karena karakter kegiatan dan kondisi lingkungan berbeda di setiap wilayah.
Sound horeg dikenal menggunakan perangkat audio berdaya besar yang mampu menghasilkan suara dengan intensitas tinggi dan getaran kuat. Dalam sejumlah kegiatan, perangkat tersebut ditempatkan pada kendaraan atau area terbuka dan digunakan selama beberapa jam. Tingginya volume menjadi salah satu karakter yang menarik perhatian masyarakat, tetapi pada saat bersamaan dapat menimbulkan keluhan dari warga sekitar. Paparan kebisingan yang terlalu keras berpotensi mengganggu fungsi pendengaran apabila berlangsung dalam intensitas dan durasi tertentu. Risiko dapat semakin besar bagi orang yang berada sangat dekat dengan sumber suara. Karena itu, pengendalian tingkat kebisingan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam setiap kegiatan.
Dampak kesehatan tidak hanya berkaitan dengan pendengaran. Kebisingan berlebihan dapat mengganggu waktu istirahat, konsentrasi, serta kenyamanan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kegiatan. Anak-anak, lansia, orang yang sedang sakit, dan kelompok dengan sensitivitas tertentu dapat mengalami dampak lebih besar. Apabila kegiatan berlangsung di dekat rumah sakit, sekolah, atau kawasan permukiman padat, pengaturan menjadi semakin penting. Penyelenggara perlu memahami bahwa ruang publik digunakan bersama oleh masyarakat dengan kebutuhan yang berbeda. Kebebasan menyelenggarakan hiburan karena itu perlu berjalan bersama dengan tanggung jawab menjaga lingkungan sekitar.
Peluang pengaturan yang disampaikan Mendagri dapat menjadi dasar untuk memperjelas kewenangan pemerintah daerah dalam menangani penggunaan perangkat audio berkekuatan besar. Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kondisi sosial, kepadatan permukiman, karakter budaya, serta jenis kegiatan yang berkembang di wilayah masing-masing. Aturan dapat diarahkan pada aspek waktu penggunaan, lokasi, tingkat kebisingan, perizinan, dan tanggung jawab penyelenggara. Kejelasan ketentuan diperlukan agar masyarakat maupun aparat memiliki acuan yang sama. Tanpa standar yang jelas, penanganan keluhan berpotensi berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Regulasi juga perlu disusun dengan mempertimbangkan ketentuan yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan tumpang tindih.
Pengukuran tingkat kebisingan menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan apabila pemerintah ingin menerapkan pembatasan secara objektif. Penilaian tidak cukup hanya berdasarkan kesan bahwa suara terasa keras karena kondisi setiap lokasi dapat berbeda. Perangkat pengukur dapat membantu mengetahui tingkat suara yang diterima masyarakat pada jarak tertentu dari sumber. Durasi paparan juga perlu diperhitungkan karena risiko kesehatan berkaitan dengan kombinasi intensitas dan lamanya seseorang terpapar. Penyelenggara kegiatan dapat diminta melakukan penyesuaian apabila tingkat suara melewati batas yang ditentukan. Pendekatan berbasis pengukuran akan membuat pengawasan lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain kesehatan, penggunaan sound horeg dalam kegiatan yang bergerak menggunakan kendaraan juga membutuhkan perhatian terhadap aspek keselamatan. Penempatan perangkat berukuran besar harus memperhitungkan kapasitas kendaraan dan keamanan instalasi. Rute kegiatan perlu diatur agar tidak mengganggu lalu lintas maupun menghambat akses kendaraan darurat. Kerumunan masyarakat yang mengikuti kegiatan juga dapat meningkatkan risiko kecelakaan apabila tidak dikelola dengan baik. Penyelenggara karena itu membutuhkan koordinasi dengan aparat dan pemerintah setempat sebelum acara berlangsung. Pengaturan yang baik dapat membuat kegiatan tetap menjadi hiburan tanpa menimbulkan risiko terhadap peserta maupun pengguna jalan lainnya.
Fenomena sound horeg juga memiliki dimensi ekonomi karena melibatkan penyedia perangkat audio, pekerja teknis, penyelenggara acara, pedagang, dan berbagai usaha pendukung. Popularitas kegiatan tersebut menciptakan sumber pendapatan bagi sebagian masyarakat. Karena itu, regulasi yang disusun perlu memperhitungkan dampaknya terhadap pelaku usaha sekaligus tetap menempatkan keselamatan sebagai prioritas. Standar teknis dapat memberikan kepastian kepada penyedia jasa mengenai perangkat dan cara operasional yang diperbolehkan. Pelaku usaha kemudian memiliki kesempatan menyesuaikan layanan tanpa kehilangan seluruh aktivitas ekonominya. Pendekatan tersebut dapat menjadi jalan tengah antara kepentingan industri hiburan dan perlindungan masyarakat.
Aspek budaya juga perlu diperhatikan karena penggunaan perangkat suara dalam berbagai perayaan telah berkembang menjadi bagian dari hiburan masyarakat di sejumlah daerah. Pemerintah perlu membedakan antara ekspresi budaya dengan penggunaan perangkat yang menimbulkan gangguan atau risiko keselamatan. Dialog dengan komunitas dan penyelenggara dapat membantu menemukan pola pengaturan yang dapat diterima bersama. Sosialisasi sebaiknya dilakukan sebelum penegakan aturan diterapkan secara penuh. Masyarakat perlu memahami alasan pembatasan sehingga regulasi tidak dipandang semata-mata sebagai larangan terhadap kegiatan tertentu. Kesadaran bersama akan membuat kepatuhan lebih mudah dibangun.
Pemerintah daerah juga dapat menentukan zona tertentu yang lebih sesuai untuk kegiatan dengan sistem suara berkekuatan besar. Area terbuka yang memiliki jarak cukup jauh dari permukiman dapat mengurangi paparan terhadap warga yang tidak terlibat dalam kegiatan. Pengaturan waktu dapat mencegah suara berlangsung hingga larut malam dan mengganggu waktu istirahat. Penyelenggara juga dapat menggunakan teknologi pembatas suara atau mengarahkan posisi pengeras agar penyebarannya lebih terkendali. Berbagai langkah tersebut memungkinkan kegiatan tetap berlangsung dengan risiko yang lebih rendah. Evaluasi terhadap setiap acara dapat digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan berikutnya.
Peluang pengaturan penggunaan sound horeg yang disampaikan Mendagri pada akhirnya menunjukkan perlunya keseimbangan antara hiburan masyarakat, aktivitas ekonomi, ekspresi budaya, dan perlindungan kesehatan. Volume suara yang sangat tinggi tidak dapat hanya dipandang sebagai persoalan selera karena dapat memberikan dampak terhadap orang lain di sekitarnya. Pemerintah pusat dan daerah perlu menentukan standar yang jelas, terukur, serta mudah diterapkan di lapangan. Penyelenggara dan pemilik perangkat juga memiliki tanggung jawab memastikan kegiatan berlangsung tanpa membahayakan peserta maupun masyarakat. Sosialisasi dan dialog dapat dilakukan sebelum pembatasan diterapkan agar seluruh pihak memahami tujuan pengaturan. Dengan aturan yang proporsional, sound horeg tetap dapat menjadi bagian dari kegiatan masyarakat tanpa mengabaikan kesehatan, keselamatan, dan ketertiban lingkungan.